Rekonsiliasi Nasional Pascapemilu

Penulis: Ahmad Najib Burhani Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Pada: Senin, 29 Apr 2019, 09:25 WIB KOLOM PAKAR

DALAM naskah yang diajukan ke ISEAS-Yusof Ishak Institute, Hafiz Al Azad (2018) membuat judul yang sangat provokatif untuk menggambarkan media sosial dan dunia maya lainnya, yaitu cyber jahiliyyah. Istilah itu mengacu kepada berbagai bentuk sektarianisme (algorithmic enclaves) dan karut-marut dunia maya yang seakan belum menerima pencerahan dengan kehadiran seorang nabi.

Masyarakat jahiliah Arab pra-Islam sering digambarkan sebagai masyarakat penyembah berhala, membunuh anak-anak, memperbudak dan memperdagangkan manusia, dan juga menjadikan perempuan sekadar sebagai properti. Dunia maya saat ini juga digambarkan sebagai tempat yang uncivilized atau belum memiliki peradaban dan menunggu kehadiran 'nabi' atau 'filsuf' yang bisa memberi pedoman moral.

Ketakberadaban dunia siber itu semakin terasa dalam suasana politik ketika masyarakat mengalami polarisasi yang keras. Sikap ‘ashabiyyah' atau sektarianisme itu muncul dalam kecenderungan untuk hanya memiliki kawan dan informasi sepihak. Kita kadang bahkan memutus perkawanan, meng-unfriend, dengan mereka yang berseberangan pandangan. Dunia digital menjadi digital fortresses (benteng) yang membentengi kita dari informasi berbeda.

Sedihnya, alih-alih menjadi 'sang pencerah', selama pemilu kemarin agama justru menjadi kompor bagi panasnya suasana politik, terutama di dunia maya. Politik identitas dengan menggunakan agama menjadi warna yang kental dalam kontestasi pemilihan presiden dan membelah masyarakat menjadi dua kubu yang terus berhadapan dan saling menghujat. Inilah yang disebut dengan politisasi agama, yaitu menjadikan agama semata-mata sebagai tunggangan untuk meraih ambisi politik.

Amin Abdullah menggambarkan ini dengan menyebut agama sebagai alat untuk antem-anteman. Alih-alih saling menasihati, para dai dan penceramah sibuk saling melempar hoaks, fitnah, dan kebencian. Kubu yang satu menuduh kelompok lain tak bisa wudu dan salat, sementara kubu lainnya membalas dengan menyebut lawannya sebagai anti-Islam.

Spiritualisasi dan komodifikasi

Politisisasi agama sebetulnya hanya salah satu dari tiga kecenderungan keagamaan yang menggejala saat ini. Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, misalnya, melihat dua model keberagamaan lain yang saat ini menggejala di masyarakat, yaitu spiritualisasi dan komodifikasi.

Maksud spiritualisasi di sini mengacu ke kecenderungan pada orientasi ritual dan spiritual, serta lupa bahwa misi utama dari perintah keagamaan itu ialah pengejawantahannya dalam urusan dunia dan kemanusiaan. Pada pengajian di kantor Muhammadiyah Menteng beberapa waktu lalu, Haedar Nashir, misalnya, mencontohkan tentang fenomena masyarakat yang memiliki semangat beribadah yang begitu luar biasa. Bahkan beberapa pimpinan daerah, menurutnya, mewajibkan untuk salat berjemaah. Meski demikian, dalam kehidupan sosial mereka ini tidak mencerahkan.

Sealur dengan kritik terhadap spiritualisasi di atas, Hajriyanto Thohari (2015) juga melihat bahwa keberagamaan kita itu cenderung inward-looking yang membuat masyarakat kita, meski majemuk, tapi segmented (terbelah) dan segregated (terkotak-kotak). Dengan mengutip ungkapan yang cukup terkenal, Hajriyanto menyebutkan bahwa mestinya menjadi religious itu menjadi interreligious (to be religious today is to be interreligious). “Bahwa tanpa memahami iman tetangga, orang atau komunitas beragama yang hidup dalam masyarakat yang majemuk bahkan tidak dapat memahami dirinya sendiri,” katanya. Namun, pada kenyataannya tidak demikian, kita semakin anti terhadap perbedaan.

Selain kecenderungan negatif terkait spiritualisasi, komodifikasi agama juga menjadi sesuatu yang trendy saat ini. Istilah sederhananya, agama menjadi 'ladang bisnis'. Ini bisa dilihat dengan maraknya tour and travel yang menawarkan umrah dan haji atau ziarah ke tempat-tempat suci, penjualan berbagai jenis jilbab dan fashion show muslim, semaraknya labelisasi halal dan sertifikasi syariah, digandrunginya film dan musik-musik religi, serta berkembangnya klaster perumahan dan pekuburan berdasarkan agama tertentu. Tentu ini tak sepenuhnya negatif, tapi sering kali karena ghirah (semangat) beragama yang tinggi di masyarakat, ada perusahaan yang memanfaatkannya dengan menipu dan menelantarkan para jemaah umrah.

Otoritarianisme Agama

Ada beberapa tantangan seusai pemilu yang mesti dihadapi. Tantangan pertama tentu saja ialah melakukan rekonsiliasi nasional terhadap berbagai elemen bangsa yang selama pemilu terpolarisasi, saling menafikan dan bermusuhan. Sebelum polarisasi sosial ini semakin melebar dan sulit diatasi atau bahkan dimanipulasi kembali untuk Pemilu 2024, Jokowi perlu bertindak cepat. Tantangan lainnya ialah menyelesaikan persoalan yang terkait dengan spiritualisasi dan komodifikasi agama.

Selain ketiga tantangan tersebut, masih ada tantangan baru yang bisa saja muncul, yaitu ancaman otoritarianisme agama. Meskipun pada 1984 NU menyatakan dirinya kembali ke khitah (misi dasar sebagai gerakan sosial keagamaan), kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin akan menjadikan NU kembali menjadi bagian integral pemerintah. Menggunakan istilah yang sering dipakai di lingkungan NU, mereka bisa kembali menjadi ashab al-qoror atau pembuat keputusan.

Kolaborasi antara Jokowi dan NU mengingatkan kita pada kolaborasi politik dan agama di Arab Saudi, antara Ibn Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab (pendiri Wahhabisme). Meski NU memiliki orientasi keagamaan yang berlawanan langsung dengan Wahhabisme, peran mereka dalam memenangkan Jokowi dapat memicu mereka untuk meminta bagian yang banyak dalam pemerintahan baru. Jika kolaborasi antara kekuasaan agama dan politik terjadi, akan sulit untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Jika tak hati-hati, ini bisa memunculkan apa yang disebut dengan otoritarianisme agama. Bahayanya ialah bahwa NU bisa menjadi satu-satunya penentu keputusan terkait isu-isu agama dan menjadi pemegang kekuasaan dalam hal ortodoksi dan heterodoksi. Jika ini terjadi, dikotomi 'NU vs Islam lainnya' bisa menjadi lebih besar.

https://mediaindonesia.com/read/detail/232513-rekonsiliasi-nasional-pascapemilu?

Belajar Demokrasi dari Tebuireng

RINI KUSTIASIH

Kompas, 20 April 2019 · 06:15 WIB

Dua rumah yang saling berdampingan di depan kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur, itu, kontras dengan pemasangan bendera dan banner yang ”bertolak belakang”. Satu rumah memasang spanduk ”Pejuang PAS” yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan satu rumah lainnya memasang banner ”Barisan Gus dan Santri Bersatu” yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Para pengajar di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, jawa Timur, tengah belajar pendekatan baru dalam pendidikan lewat Gerakan Sekolah Menyenangkan, dari hari Kamis (20/12/2018) hingga Sabtu (22/12/2018) di Jombang.

Dua pemilik rumah itu pun masih bersaudara karena mereka adalah saudara sepupu satu sama lain. Keduanya sama-sama cucu dari KH Hasyim Asyari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama dan juga pengasuh Ponpes Tebuireng yang pertama. Pemandangan yang demikian kontras dengan mudah disimpulkan bahwa kedua pemilik rumah berbeda pandangan politik, atau setidaknya memiliki pilihan politik yang tidak sama.

Berbeda pandangan politik itu hal biasa di Tebuireng dan NU pada umumnya.

”Saya dan Gus Irfan (KH Irfan Yusuf) memang berbeda pandangan politik, tetapi itu bukan masalah besar. Berbeda pandangan politik itu hal biasa di Tebuireng dan NU pada umumnya. Meskipun saya berbeda pandangan politik dengan Gus Irfan, tidak menjadi alasan saya memutuskan hubungan persaudaraan dengan beliau. Kemarin saya masih tahlilan dengan keluarga Denanyar bersama beliau,” ungkap KH Agus Zaki Hadzik, atau Gus Zaki, pemilih rumah dengan tulisan Baguss Bersatu, yang mendukung Jokowi-Amin.

Gus Zaki yang merupakan pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PWNU Jawa Timur pun merasa pemasangan banner yang saling bertolak belakang di depan rumah mereka adalah bagian dari praktik demokrasi dan perbedaan pendapat yang biasa saja. Santri dan ulama NU tidak terikat harus mendukung salah satu pasangan calon sebab mereka memiliki kebebasan masing-masing untuk menentukan pilihan politik.

Presiden Joko Widodo berziarah di makam KH Abdurrahman Wahid di kompleks Ponpes Tebuireng, Jombang, Selasa (18/12/2018). Turut mendampingi putri KH Abdurrahman Wahid, Zannuba Arifah Chafsoh (kiri).

Dalam khazanah pemikiran NU, berbeda pendapat adalah lumrah dan semua memiliki landasan atau alasan masing-masing.

”Kalau misalnya santri berbeda pendapat dengan kiai atau ulamanya, saya katakan, dia sebaiknya diam saja. Jangan dibantah atau marah-marah. Karena keberkahan dari seorang guru atau kiai itu tiada duanya. Kalau soal pilihan politik silakan saja, tetapi soal menghormati kiai dan ulama, yakni dengan sikap tawadu, itu harus dilakukan seorang santri,” kata Gus Zaki.

Dalam khazanah pemikiran NU, berbeda pendapat adalah lumrah dan semua memiliki landasan atau alasan masing-masing.

Demokrasi dalam kehidupan pesantren, menurut Gus Zaki, seperti ”sego jangan” atau menu makanan sehari-hari. Hubungan santri dan kiai, oleh karena itu, dilandasi ikatan yang lebih kuat daripada pilihan politik. Ikatan kemanusiaan, persaudaraan, dan keilmuan lebih diutamakan daripada perbedaan politik. Perbedaan pilihan itu tidak menyebabkan santri dan ulama putus hubungan atau antarulama menjadi tidak akur. Namun, perbedaan itu bagian dari dinamika intelektualitas pesantren.

”Makanya, saya heran kenapa, kok, hanya karena berbeda pandangan politik, seorang ayah melarang anaknya menikah dengan orang yang pilihan politiknya tidak sama. Itu, menurut saya, bagian dari fanatisme politik yang melampaui batas-batas persaudaraan, apalagi kemanusiaan,” kata Gus Zaki.

Sejumlah tokoh, seperti (berurutan mulai dua dari kiri) mantan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh, mantan Ketua DPR Marzuki Ali, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin (enam dari kiri), dan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Salahuddin Wahid (tidak tampak), hadir dalam pertemuan para kiai di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah, Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (21/2/2017). Topik utama yang dibahas dalam pertemuan itu adalah upaya mengembangkan kewirausahaan di lingkungan pondok pesantren.

KH Hasyim Asyari dalam beberapa kitabnya juga menyampaikan tidak bolehnya santri bersikap ta’ashub atau fanatik buta. KH Hasyim sendiri diceritakan pernah berbeda pendapat dengan wakilnya, KH Muhamamd Faqih, di Maskumambang, Gresik. KH Hasyim berpendapat, beduk yang dilapisi kulit sapi adalah benar menurut fiqh. Oleh karena itu, sebagai panggilan shalat, penggunaan beduk dibolehkan. Namun, ia tidak sependapat kalau kentongan dibolehkan menjadi alat panggilan shalat. Adapun wakilnya, KH M Faqih, berpandangan, penggunaan selain beduk, yakni kentongan, dibolehkan, sehingga banyak masjid ketika itu yang juga memasang kentongan sebagai alat untuk memanggil shalat sebelum azan dikumandangkan.

Perbedaan kedua ulama ini jelas, tetapi hal itu tidak mengurangi perhargaan di antara keduanya. Ketika KH Hasyim berkunjung ke pesantren KH Faqih di Maskumambang, demi menghargai KH Hasyim, KH Faqih meminta santrinya untuk menurunkan semua kentongan di masjid-masjid selama KH Hasyim berkunjung. Tindakan KH Faqih ini bukan lagi tentang pendapatnya mengenai boleh tidaknya kentongan di masjid, tetapi lebih bagaimana ia mempraktikkan sikap tawadu atau menghargai Mbah Hasyim.

Mengajak perdamaian

Semangat menghargai perbedaan itu kembali ditunjukkan kiai dan santri Tebuireng, Minggu (7/4/2019), ketika pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah, mengumpulkan sekitar 100 kiai dan ulama NU, baik yang mendukung pasangan nomor urut 01 maupun pasangan nomor urut 02. Halaqoh kebangsaan bertajuk ”Peran Ulama, Habaib, Kiai, dan Cendekiawan dalam Meneguhkan Ikatan Kebangsaan Menuju Indonesia Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur”, itu ingin meredakan ketegangan antarulama dan umat menjelang Pemilihan Presiden 2019.

”Mulai dari sekarang, apa pun pilihan kita, maka kita ini 00, artinya baik 01 dan 02 tidak perlu bertentangan lagi. Siapa pun yang terpilih sebagai presiden telah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena percaya pada hal itu, maka tidak perlu timbul perpecahan karena nanti yang menentukan adalah rakyat,” katanya.

Mulai dari sekarang, apa pun pilihan kita, maka kita ini 00, artinya baik 01 dan 0, tidak perlu bertentangan lagi. Siapa pun yang terpilih sebagai presiden telah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Salahudidin Wahid

Solah menyerukan, semua perbedaan politik agar tidak sampai menyebabkan perpecahan. Tokoh Islam banyak berperan dalam persatuan Indonesia. Dalam pembahasan asas negara, misalnya, tokoh-tokoh Islam sepakat untuk menghilangkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Hal itu didasari atas kesadaran bahwa Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa, dan bahasa, serta kepercayaan yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, menurut Gus Solah, persatuan dan persaudaraan di antara tokoh Islam sendiri ikut menentukan persatuan Indonesia. Apabila tokoh-tokoh Islam bersatu dan bersaudara, apa pun pilihannya, perdamaian akan terwujud.

KH Lutfi Abdul Hadi yang juga turut dalam pertemuan itu mengatakan, ulama yang bertikai gara-gara perbedaan politik harus bisa membayangkan Indonesia bagai gelas, yang ketika pecah akan sulit disatukan kembali. Perpecahan harus dihindari, apalagi karena perbedaan pilihan politik sebab masih ada hal-hal penting lainnya yang harus dipikirkan oleh kiai dan ulama.

Salah satu peserta pertemuan, Muhammad Yusuf, dari Pacet, Mojokerto, Jatim, mengatakan, dirinya mendukung pasangan Prabowo-Sandi. Ia adalah ketua relawan Prabowo-Sandi di Jatim. Ia mantap dengan pilihannya, tetapi menghargai pilihan yang berbeda dari rekan-rekannya.

”Biasa saja kalau terjadi perbedaan politik. Kita tetap berhubungan baik. Silakan saja sesuai dengan pilihan masing-masing dan tidak perlu terpecah hanya gara-gara itu,” ungkapnya.

Demokrasi pesantren

Gambaran kiai dan santri NU yang menyikapi perbedaan pilihan politik dengan biasa saja dan tidak menyulut perpecahan itu, menurut Ahmad Najib Burhani, peneliti kajian Islam, adalah salah satu kekuatan NU sebagai suatu jamiyah.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Kader Nahdlatul Ulama (NU) menghadiri acara Harlah NU dan Haul Ke-113 Abdul Fatah di Alun-alun Wonosobo, Kabupaten Jawa Tengah, Rabu (27/3/2019). Dalam acara tersebut, Ma’ruf Amin memberikan sambutannya yang merupakan rangkaian dari kunjungan silaturahmi ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah.

Sejak awal NU bukan dibentuk berdasarkan satu garis komando yang lurus antara organisasi struktural dan kiai-kiai yang bergerak di tataran kultural dan pendidikan pesantren. Pemilik dan pengasuh pesantren adalah masing-masing individu kiai sehingga pendapat mereka sangat diperhitungkan, termasuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai pengurus struktural.

Dengan memahami konteks historis dan karakter jamiyah NU, suara atau pandangan yang keluar dari NU oleh karena itu tidak bisa dipastikan tunggal. Khazanah intelektualitas dan luasnya spektrum NU agaknya tidak cukup diwadahi dengan ketunggalan pilihan.

Khazanah intelektualitas dan luasnya spektrum NU agaknya tidak cukup diwadahi dengan ketunggalan pilihan.

Demokrasi di kalangan pesantren sebagai sebuah praktik itu pun agaknya juga dirayakan dengan sukacita. Bahkan, apabila kita merujuk kembali pada KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, demokrasi bisa menjadi lucu, riang, dan jauh dari kesan tegang, apalagi perang. Humor-humor Gus Dur dan lontaran pendapatnya yang jenaka ketika ditanyai mengenai hal-hal berat, mengenai demokrasi, sedikit banyak menjadi gambaran bagaimana demokrasi itu ditanggapi dengan wajar dan tidak harus disertai pertikaian. ”Begitu saja kok repot…,” demikian kata Gus Dur.

Dalam menghadapi kontestasi politik yang kini kian kompetitif, pelajaran demokrasi ala santri Tebuireng yang damai, menghargai perbedaan, dan tidak merusak hubungan persaudaraan dan kemanusiaan kiranya patut untuk menjadi bahan refleksi….

Looks like Indonesia has rejected divisive identity politics

Incumbent President Joko Widodo is leading Prabowo Subianto with a larger margin than in 2014, an affirmation of Indonesians’ support for his moderate agenda, says ISEAS-Yusof Ishak’s Norshahril Saat and Najib Burhani.

Indonesia's President Joko Widodo and his running mate Ma'ruf Amin react after a quick count result during the Indonesian elections in Jakarta, Indonesia April 17, 2019. REUTERS/Edgar Su

SINGAPORE: Going by the quick count results thus far, Indonesia’s incumbent president Joko Widodo (Jokowi) and his running mate Ma’ruf Amin look set to win the headline race.

Official results on this largest-ever, one-day national exercise, involving 192.8 million registered voters will only be declared in May.

Still, early figures show the Jokowi-Ma’ruf pairing securing about 7.8 to 10.6 percentage points more than their challengers, Prabowo Subianto and Sandiaga Uno, according to at least five pollsters.

What this means is that Jokowi may win by a larger margin than in 2014, when he last faced Prabowo and won by a slimmer 6.3 percentage points. The president looks set to leave this election with a stronger mandate from the people.

While many observers on this election predicted that identity politics will divide Indonesia society, it seems voters have rejected this notion.

Will there be a challenge mounted to dispute these results? These quick counts are consistent with survey results conducted before the election. 

However, Prabowo has already disputed these unofficial results, claiming he has won the race.

IN JAVA, JOKOWI-MA’RUF DID BETTER THAN EXPECTED

Like any other Indonesian presidential elections, winning the hearts and minds of voters in Java, home to more than half of Indonesia’s 261 million-strong population, is key. This is where Jokowi and Ma’ruf are surprisingly performing better in many areas than predicted.

For example, in Jakarta, Jokowi and Prabowo are going toe-to-toe in the polls, even though many had expected Prabowo would easily trounce the incumbent president there.

The capital has seen divisive identity politics played up by the opposition camp for years. In the 2017 Jakarta gubernatorial election, politicians used the race and religious cards to discredit and defeat incumbent governor Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jokowi’s ally.

 

Muslim hardline protesters cover their faces as police fire tear gas during a protest against Ahok in Jakarta. (Photo: REUTERS)

Jokowi is also winning in areas he was expected to win, such as in East Java, with 66 per cent of the vote. 

It looks like Ma’ruf’s presence in the Jokowi camp may have made the difference, as it helped mobilise Islamic boarding schools affiliated to the moderate Nahdlatul Ulama (NU) to support the president, especially in East Java, NU’s stronghold.

Ma’ruf’s entry as Jokowi’s running mate may not have been popular with Jokowi’s more moderate supporters, but his position as head of the Indonesian Ulama Council (MUI), the country’s top clerical umbrella body may have shored up the top man’s religious credentials.

As predicted, Jokowi won with a very big margin of about 77 per cent in Central Java, his party PDI-P’s stronghold.

Even Prabowo’s and Sandiaga’s gains in West Java, the battleground of the election with one of the largest and most conservative population, where they are winning about 60 per cent of the votes, could not offset the setbacks suffered.

The results in Java alone may not determine the results. Prabowo and Sandiaga are expected to do better in Sumatra, where they are banking on high voter turnout to negate losses. In West Sumatra, for instance, Prabowo is winning about 85 per cent of the votes.

The official results will be worth watching.

Joko Widodo (right) and Prabowo Subianto during the 2014 presidential election campaign. (Photo: AFP/ROMEO GACAD)

A REJECTION OF IDENTITY POLITICS

Hardline groups seemed to have failed in undermining Jokowi’s popularity and electability across most parts of Indonesia.

Even at the polling station closest to scholar Habib Rizieq Syihab’s home in Petamburan, Jakarta, which serves as the headquarters for the Islamist group Islamic Defenders Front (FPI), a group that led those massive protests against Ahok two years ago, Jokowi swept almost all votes by winning 225 votes with Prabowo receiving only 5 votes.

Clearly, conservative groups behind the Prabowo-Sandi team have not been able to replicate their success in the 2017 Jakarta gubernatorial election.

If Jokowi wins, he will have less to worry about dealing with such elements, a segment that has continuously sought to discredit him by accusing him of not being religious enough.

Indonesia's President Joko Widodo (centre) and his running mate Ma'ruf Amin (3rd left) walk during a peace declaration for the upcoming general election campaign at the National Monument in Jakarta on Sep 23, 2018. (Adek BERRY/AFP) 

WHEN THE MODERATES WIN

If these early poll results hold, what this means is that the country’s narrative on religion and identity has been seized back by the moderates. NU has been the face of moderate Islam for a long time and has been a powerful ally to the winning pair.

Jokowi’s and Ma’ruf’s victory may mean NU becoming an integral part of the government, with the organisation holding huge political sway. It helps that Ma’ruf is the spiritual guide of the organisation, apart from being the chairman of the MUI.

The upside is that it will be hard to criticise the new government on religious grounds, since they have the NU’s backing.

The danger is that NU could become the single-most most dominant force on religious issues. The question is whether they will exercise the same religious tolerance towards other forms of Islam and allow for a plurality of practices and beliefs, with this newfound unspoken monopoly.

It was the Nahdlatul Ulama's tradition that brought me back to reality,” Tsauri shared. (Photo: AFP/Adek Berry) 

Moderate Indonesians will also be watching whether Jokowi’s larger win will lead him down the path of strongman politics and what he will do to protect human rights. 

When the president passed a ban on radical groups in 2017, many were concerned the move could potentially muffle civil society groups. 

UNITY AND GRACE

The mood for the Jokowi camp may be jubilant for now. Jokowi and Ma’ruf have a chance to help reconcile Indonesian society, once polarised into two distinct opposing camps, and try to heal fresh wounds opened up by a bitterly fought political rivalry during these elections.

In his speech after the election, Jokowi has started to call on Indonesians to reunite. He will no doubt need the help of Prabowo, who has yet to concede defeat, to show graciousness and call for national solidarity in any eventual concession speech.

Norshahril Saat is Fellow at ISEAS-Yusof Ishak Institute and Co-coordinator of the Indonesian Studies Programme. Najib Burhani is Visiting Fellow at the same institute.

Read more at https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/indonesia-elections-results-identity-politics-prabowo-jokowi-11457160